Komisi VI DPR mendukung rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Sulawesi Utara. Walaupun pembangunan KEK ini merupakan domain dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Komisi VI tetap mendukung. Mengingat, KEK Bitung ini memiliki potensi yang sangat bagus.

“Potensi Kawasan Ekonomi Khusus Bitung itu bagus untuk wilayah Indonesia Timur. Apalagi, pembangunan KEK ini juga bagian dari program Pemerintah,” kata Wakil Ketua Azam Azman Natawijana, usai melakukan peninjauan rencana pembangunan KEK Bitung, Sulawesi Utara, baru-baru ini. Peninjauan lapangan ini, Tim Kunjungan Kerja Komisi VI didampingi Wakil Walikota Bitung.

Politisi Demokrat ini menambahkan, saat ini yang terpenting adalah Pemerintah secepatnya menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan dan melanjutkan pembangunan program tol Bitung-Manado. Azam menilai, jika kedua rencana itu sudah diselesaikan, diharapkan investor dapat merangkak masuk.

“Jadi, KEK itu bisa dari swasta atau Pemerintah. Bisa juga gabungan antara swasta, investor dan pemerintah. Sebaiknya segera direalisasikan, sebab KEK Bitung itu termasuk salah satu KEK yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk program lima tahun ini,”  harap Azam.

Dalam kesempatan, Wakil Walikota Bitung Max Lomban menjelaskan, kesiapan Pemerintah Kota Bitung terkait pembangunan KEK Bitung. Direncanakan, KEK Bitung akan mencakup lahan seluas 534 hektar. Sementara untuk memenuhi kebutuhan listrik, masih terus dikoordinasikan dengan Pemprov Sulawesi Utara.

“Pemkot Bitung terus berkoordinasi dengan Pemprov Sulut, yang akan menjalin kerja sama dengan dengan pengusaha dan investor dari China, yang rencananya akan membangun pembangkit listrik tenaga uap yang menghasilkan daya yang cukup besar, untuk memenuhi kebutuhan listrik di area KEK,” jelas Lomban.

Usai mendapat penjelasan mengenai rencana pembangunan KEK, Tim Kunker Komisi VI melanjutkan peninjaun lapangan ke Pelabuhan Bitung. (sf)/foto:sofyan/parle/iw.